Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berwenang memutus pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Way Kanan – Dalam upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Way Kanan menggelar kegiatan Pendidikan bagi Pemilih di Aula Pertemuan SMA Negeri 3 Blambangan Umpu, Senin (4/8).

POIN PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSIPerbedaan Penanganan Pelanggaran AdministrasiKekuatan Hukum Mengikat yang SamaRekomendasi Harus Dimaknai Sebagai Putusan

Bawaslu,Way Kanan: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pengawasan secara proaktif, bahkan di luar tahapan resmi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Way Kanan — Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengawasan pemilu di Indonesia tak hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga mendukung kelancaran tahapan pemilu dan pilkada melalui kolaborasi dengan Bawaslu.