Rapat Pengawasan Partisipatif Bersama PPDI, Sigit Suwardi Tekankan Pendidikan Politik dan Pengawasan Inklusif

WAY KANAN — Bawaslu Kabupaten Way Kanan menggelar Rapat Pengawasan Partisipatif bersama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Way Kanan di Aula Bawaslu Way Kanan pada Senin, 12 Oktober 2026. Forum ini digelar sebagai komitmen bersama untuk memperkuat keterlibatan masyarakat rentan dalam pengawasan demokrasi.

Rapat koordinasi tersebut menggarisbawahi dua pilar utama pengawasan inklusif:

• Penguatan Literasi & Pendidikan Politik: Mengedukasi hak-hak politik penyandang disabilitas agar aktif berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun pengawas independen.
• Jaminan Hak Pilih & Aksesibilitas: Memastikan seluruh tahapan pemilu ramah disabilitas, mulai dari pendataan pemilih hingga aksesibilitas di tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota Bawaslu Kabupaten Way Kanan, Sigit D. Suwardi, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif kelompok disabilitas dalam mengawal kualitas demokrasi di bumi Ramik Ragom.

"Penyandang disabilitas bukan sekadar objek dalam pemilu, melainkan subjek dan bagian dari masyarakat yang memiliki hak serta kewajiban sama dalam mengawasi jalannya demokrasi. Bawaslu Way Kanan berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi kawan-kawan PPDI untuk menjadi pengawas partisipatif. Masukan terkait fasilitas TPS yang belum ramah disabilitas akan menjadi fokus evaluasi dan rekomendasi kami ke depan demi menjamin pemilu yang benar-benar adil dan inklusif," tegas Sigit D. Suwardi.

Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Way Kanan, Pingki, mengapresiasi perhatian Bawaslu dan menyuarakan harapannya agar sarana TPS pada pemilu mendatang dapat diakses dengan lebih mudah oleh seluruh anggotanya.

Melalui giat ini, Bawaslu Way Kanan terus memantapkan pendidikan politik dan konsolidasi pengawasan partisipatif agar seluruh elemen masyarakat dapat mengawal pemilu tanpa ada diskriminasi.