KPU Way Kanan Kembali Adakan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
|
Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu ) Kabupaten Way Kanan kembali hadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II yang dilaksanakan oleh KPU Way Kanan Kamis 30/6/2022.
Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh stakeholder diantaranya Bawaslu Kabupaten Way Kanan, Dinas Kependudukan dan catatan sipil Way Kanan, camat Blambangan Umpu, Kepolisian Resor Way Kanan, Komandan Distrik Militer 0427 Way Kanan dan Partai politik se-Kabupaten Way Kanan. acara tersebut dibuka oleh Ketua KPU Way Kanan Refky Dharmawan.
Rakor PDPB dilaksanakan secara rutin, dan untuk Triwulan mengundang stakeholder. PDPB akan dilaksanakan hingga September 2022 ini, karena setelah Oktober memasuki tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024.
Adapun Rekapitulasi data pemilih berkelanjutan Triwulan II dengan jumlah sebanyak 317.087 (Tiga Ratus tujuh belas ribu delapan puluh tujuh ) Pemilih, dengan rincian pemilih pemula sebanyak 179 (Seratus Tujuh Sembilan) Pemilih, Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) Sebanyak 3.616 (Tiga Ribu Enam Ratus Enam Belas) Pemilih, Pemilih ubah data sebanyak 2.937 (Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh) Pemilih, Tersebar di 15 (Lima Belas) Kecamatan.
Kelik Windu, S.Sos Anggota Bawaslu Kabupaten Way Kanan yang di dalam Rakor tersebut memberikan masukan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini yang ditujukan kepada Dinas dan Catatan Sipil (Disdukcapil) supaya dapat berkoordinasi lebih intens agar bisa mendapatkan data kependudukan yang update.
"Dalam hal ini mari kita semua baik dari jajaran penyelenggara pemilu, stakeholder, partai politik, Polres dan Kodim 0427 untuk mengawal atau mensupport data pemilih yang sudah memenuhi syarat atau yang sudah tidak memenuhi syarat karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama". Terang Kelik Windu
Rozali Ketua Partai DPD PAN Kabupaten Way Kanan memberikan masukan terkait data yang masih menemukan penurunan dengan data sebelumnya dan belum ada sinkronisasi dengan data Kemendagri.
