Bawaslu Way Kanan Ikuti Rakor Pengawasan Partisipatif Bersama Bawaslu Provinsi Lampung

WAY KANAN —
Anggota Bawaslu Kabupaten Way Kanan, Arif Rahman, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 2 Juni 2025.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam rangka mendorong pelaksanaan pengawasan partisipatif di luar tahapan Pemilu.

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan partisipatif merupakan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Ia menekankan agar kegiatan tersebut tetap berjalan secara konsisten meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

“Kami berharap Bawaslu kabupaten/kota dapat menyelenggarakan kegiatan pengawasan partisipatif minimal dua kali dalam sebulan. Sasaran utama kegiatan ini adalah pemilih pemula, baik dari perguruan tinggi maupun pelajar tingkat SMA/SLTA sederajat,” ujar Hamid.

Rakor ini juga menjadi momentum evaluasi dan penguatan strategi pelibatan masyarakat dalam mengawasi potensi pelanggaran Pemilu di luar masa tahapan.
Menurutnya, pendekatan partisipatif menjadi langkah efektif untuk menumbuhkan kesadaran publik bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya tugas lembaga, tetapi juga tanggung jawab bersama warga negara.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Way Kanan, Arif Rahman, menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus mendorong pelibatan aktif masyarakat, khususnya generasi muda, dalam kegiatan pengawasan berbasis edukatif dan kolaboratif.

“Kami di Way Kanan berkomitmen untuk memperluas jaringan pengawasan partisipatif melalui kegiatan sosialisasi, diskusi publik, dan pelatihan bersama pelajar serta mahasiswa. Pengawasan yang kuat harus dimulai dari kesadaran masyarakatnya,” ujar Arif.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Way Kanan berharap gerakan pengawasan partisipatif dapat menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang kritis, jujur, dan peduli terhadap keberlangsungan demokrasi di daerah.