Bawaslu Way Kanan Siap Laksanakan Rapat Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra Kerja

Way Kanan – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan efektivitas kelembagaan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Way Kanan menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan Rapat Penguatan Kelembagaan bersama Mitra Kerja Bawaslu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari agenda nasional Bawaslu RI dalam upaya memperkuat kapasitas organisasi di seluruh tingkatan lembaga pengawas pemilu.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Way Kanan, Aria Alfariza, menjelaskan bahwa rapat penguatan kelembagaan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-unit kerja, sekaligus menjalin kolaborasi yang lebih solid dengan mitra strategis Bawaslu, baik instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil.

“Kami siap melaksanakan rapat penguatan kelembagaan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola organisasi yang semakin kuat dan adaptif. Penguatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta koordinasi lintas lembaga,” ujar Aria, Senin, (11/8).

Menurut Aria, Bawaslu Way Kanan berkomitmen menjalankan seluruh arahan dan hasil tindak lanjut monitoring yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bawaslu RI. Ia menegaskan bahwa koordinasi dan kemitraan menjadi kunci utama dalam menjaga profesionalitas lembaga pengawas pemilu.

“Sebagai lembaga vertikal, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh lini bekerja dalam satu visi. Kami ingin memastikan bahwa pengawasan dan pembinaan kelembagaan berjalan efektif, berintegritas, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat penguatan kelembagaan tersebut juga akan menjadi wadah evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Bawaslu di masa non-tahapan, sekaligus menyiapkan strategi pembinaan dan pengawasan menjelang tahapan pemilu berikutnya.

Bawaslu Way Kanan berharap kegiatan ini dapat memperkuat hubungan kelembagaan dengan mitra kerja seperti KPU, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, serta unsur masyarakat sipil yang selama ini berperan aktif dalam mendukung pengawasan partisipatif di daerah.