Bawaslu RI Gelar Rakor Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Lampung Siap Perkuat Sinergi

Bandar Lampung — Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting, pada Senin (16/6/2025).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda nasional untuk memperkuat kesiapan pengawas Pemilu di seluruh daerah dalam mengawal proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, salah satu tahapan krusial dalam menjaga integritas demokrasi.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, La Bayoni, yang menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Ia juga menjelaskan bahwa dasar hukum teknis pelaksanaan pengawasan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025.

“Seluruh jajaran pengawas, dari pusat hingga daerah, harus memiliki strategi, alat kerja, serta langkah teknis yang terukur dalam menjalankan fungsi pengawasan PDPB,” ujar La Bayoni.

Lebih lanjut, La Bayoni menekankan pentingnya sinergi dan keseriusan jajaran Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota dalam memastikan proses PDPB berjalan transparan dan akurat. Ia mengingatkan bahwa persoalan data pemilih sering menjadi sumber konflik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.

“Permasalahan klasik seperti pemilih meninggal dunia yang masih tercatat, pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar, serta pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk daftar, harus dicegah melalui pengawasan yang ketat dan sistematis,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu RI berharap setiap tingkatan pengawas mampu memperkuat koordinasi dan memperbarui mekanisme kerja dalam memastikan data pemilih yang valid, mutakhir, dan terpercaya, sebagai pondasi utama penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas di Indonesia.